Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak
DodySulpiandy.com - Kali ini saya akan menguraikan mengenai Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak adalah sebagai berikut:

Adanya batas waktu yang ditetapkan untuk pembayaran dan pelaporan pajak menurut saya merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian waktu bayar dan lapor bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Para Wajib Pajak. Kaitan yang lebih jauh lagi tntu adalah kepastian aliran penerimaan negara dapat diperkirakan lebih baik dengan adanya batas waktu pembayaran dan pelaporan ini.

Berikut akan saya uraikan batas waktu pelaporan, pembayaran dan sanksi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.

A. BATAS WAKTU UNTUK PELAPORAN DAN PEMBAYARAN SPT TAHUNAN PPh

1. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Batas Waktu Pelaporan
Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

b. Batas Waktu Pembayaran
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

2. Untuk SPT  Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
a. Batas Waktu Pelaporan
Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

b. Batas Waktu Pembayaran
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.


B. BATAS WAKTU UNTUK PELAPORAN DAN PEMBAYARAN SPT MASA
a. Batas Waktu Pelaporan
Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak (Pasal 3 ayat (3) dan pasal 7 UU No 28 TAHUN 2007). (ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK-243/PMK.03/2014 stdd PMK-9/PMK.03/2018)

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.  

Hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.  


b. Batas Waktu Pembayaran
Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 TAHUN 2007). (ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK- 242/PMK.03/2014)
Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014, yaitu :

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.  

Hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.  

Rangkuman Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak untuk SPT Masa
Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak




C. BESARAN SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN SPT DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK 

1. SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN
Ketentuan terkait keterlambatan penyampaian SPT Sanksi administrasi yang dikenakan adalah :

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, Penyampaian SPT, dan Sanksi Keterlambatan Pajak
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: 
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia:
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersttus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  9. Wajib Pajak lain (ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak) adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:  kerusuhan massal; kebakaran;ledakan bom atau aksi terorisme; perang antar suku; atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

2. SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN / PENYETORAN PAJAK
Ketentuan terkait sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah sebagai berikut:

Untuk SPT Masa
Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk SPT Tahunan
Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel