Pajak Koperasi : Bunga Pinjaman, Bunga Simpanan, SHU dan Pajak Badan

Pajak Koperasi : Bunga Pinjaman, Bunga Simpanan, SHU dan Pajak Badan
DodySulpiandy.com - Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perpajakan koperasi terutama terkait pinjaman, simpanan, SHU dan penghasilan badan usaha koperasi itu sendiri.


Pengertian Koperasi
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah
  1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
  2. Pengelolaan yang demokratis,
  3. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
  4. Kebebasan dan otonomi,
  5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Prinsip Koperasi di Indonesia
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  5. Kemandirian
  6. Pendidikan perkoperasian
  7. Kerjasama antar koperasi

Sedangkan Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:
  1. Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

Jenis Koperasi menurut fungsinya
A. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi 
adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

B. Koperasi penjualan/pemasaran 
adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

C. Koperasi Produksi 
adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

D. Koperasi Jasa 
adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).


Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
A. Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

B. Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
1. koperasi pusat
adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

2. gabungan koperasi
adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

3. induk koperasi
adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya
1. Koperasi produsen 
adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.


Aspek Perpajakan Koperasi
A. Pajak Atas Bunga Simpanan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
   
2. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
   
3. Pajak Penghasilan wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.
   
4. Koperasi  wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

5. Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).
 
6. Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
   
7. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).


B. Pajak Penghasilan atas SHU Koperasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pada pasal 1 disebutkan bahwa :

(1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Jadi penghasilan berupa pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak Penghasilan Final sebesar 10% ari jumlah bruto.

C. Pajak Penghasilan atas Keuntungan Koperasi
Atas keuntungan dari kegiatan operasi yang dijalankan koperasi dikenakan Pajak Penghasilan. Besaran tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk koperasi yang umur NPWP dan/atau umur sejak pertama kali berkegiatan komersil dari koperasi adalah 1 tahun (sampai dengan akhir tahun pajak berkenaan), maka dikenakan tarif PPh Pasal 25 yaitu sebesar 50% x 25% x keuntungan bersih.

Faktor pengali 50% diberikan untuk koperasi yang perkiraan penghasilan selama setahun adalah kurang dari 4,8 milyar rupiah.

Pada saat koperasi menyusun SPT Tahunan maka koperasi akan memperhitungkan PPh terutang sebenarnya untk tahun pajak berkenaan dan pajak terhutanga sebenarnya tersebut akan dikurangkan dengan PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan setiap bulannya.


2. Untuk koperasi yang umur NPWP dan/atau umur sejak pertama kali berkegiatan komersil adalah setelah 2 tahun (setelah tahun pajak yang kedua). maka atas penghasilan bersih koperasi akan dikenakan tarif PPh Final PP 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omset setiap bulannya (omset bagi lembaga keuangan seperti koperasi adalah penghasilan dari bunga pinjaman).

Maka sejak tahun pajak ketiga ini koperasi akan membayar Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 untuk setiap bulannya sebesar 1%  dari penghasilan bunga pinjaman.

Pada saat koperasi menyusun SPT Tahunan untuk tahun pajak berkenaan maka koperasi tidak akan membayar pajak lagi karena pajak yang dibayarkan selama tahun pajak berkenaan sudah bersifat final sehingga tidak terdapat lagi perhitungan pajak yang sebenarnya terutang ketika menyusun SPT Tahunan.

Apabila diketahui omset koperasi (penghasilan bunga pinjaman) selama tahun pajak yang dikenakan PPh final PP 46 ini ternyata telah melebihi 4,8 milyar rupiah, maka untuk pembayaran pajak tahun selanjunya akan menggunakan perhitungan PPh Pasal 25 dan tidak lagi membayar pajak penghasilan menggunakan tarif 1% dari omset bunga pinjaman perbulan.


D. Pajak Atas Bunga Pinjaman Modal Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Pihak yang Bukan Merupakan Anggota Koperasi

Jenis pajak atas pinjaman modal oleh pihak yang bukan anggota koperasi ini merupakan pengalaman saya ketika menjadi mitra perpajakan dengan sebuah koperasi.

Secara fakta dan legalitas, koperasi mendapatkan suntikan modal awal dari pihak orang pribadi yang bukan merupakan anggota dari koperasi dan pinjaman modal ini akan diberikan imbalan berupa bunga setiap bulannya.

Terhadap bunga dari pinjaman modal ini yang dibayarkan setiap bulannya oleh koperasi kepada pemberi pinjaman terhutang pajak penghasilan PPh Pasal 23.

Tarif yang digunakan yaitu sebesar 15% dari bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi kepada pemberi pinjaman untuk setiap bulan.


KESIMPULAN
Ringkasan Aspek Perpajakan Koperasi adalah seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Pajak Koperasi : Bunga Pinjaman, Bunga Simpanan, SHU dan Pajak Badan
Gambar 1. Ringkasan Kewajiban Pajak Koperasi
Apabila Penghasilan Koperasi setelah tahun pajak kedua saat menggunakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan tersebut ternyata diketahui pada akhir tahun pajak berkenaan omset  koperasi telah melebihi 4,8 milyar rupiah, maka pada tahun pajak selanjutnya Koperasi tidak boleh lagi menggunakan tarif final PP 46 1%, melainkan wajib menggunakan tarif PPh Pasal 25.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel