Kapan Membuat Faktur Pajak? Inilah Jawabannya

Kapan Membuat Faktur Pajak? Inilah Jawabannya
DodySulpiandy.com - Pembuatan e-Faktur dilakukan pada umumnya saat terjadi transaksi penjualan barang dan/atau jasa oleh penjual kepada pembeli barang kena pajak (BKP).

Namun perlu Anda ketahui bahwa untuk transaksi tertentu maka saat atau waktu pembuatan e-Faktur memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Berikut ini kami uraikan waktu atau saat munculnya kewajiban penerbitan e-Faktur.


MUNCULNYA KEWAJIBAN PKP MEMBUAT FAKTUR PAJAK
PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

  1. penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
  2. penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
  3. ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN;
  4. ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau
  5. ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak harus dibuat pada:

  1. saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
  2. saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN;
  3. saat ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN;
  4. saat ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau
  5. saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.


FAKTUR PAJAK JUGA HARUS DIBUAT PADA :

  1. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
  2. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  3. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERKAIT PENYERAHAN BKP
Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
Ketentuan terkait saat penyerahan BKP :
1. penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:

  1. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  2. BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
  3. BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
  4. harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
2. penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

3. penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat:
  1. harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
  2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
  1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
  2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
  3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
  4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
6. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
  1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
  2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERKAIT PENYERAHAN JKP
Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. Penyerahan JKP terjadi pada saat :
  1. harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
  2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
  3. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERKAIT EKSPOR BKP BERWUJUD
Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN.

Ekspor BKP Berwujud  terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERKAIT EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN.

Ekspor BKP Tidak Berwujud terjadi pada saat Penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERKAIT EKSPOR JKP
Faktur Pajak harus dibuat pada saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN.

Ekspor JKP terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel