Trik Hacks Terhangat

Pemeriksaan Pajak : Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak : Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak
DodySulpiandy.com - Bagi Anda yang sedang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bagi Anda yang ingin mengetahui sistem pemeriksaan pajak maka Anda dapat membaca artikel berikut untuk mengetahui hak dan kewajiban Anda sebagai Wajib Pajak ketika terkait pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak
Sebelumnya Anda perlu mengetahui bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :


Jenis Pemeriksaan Berdasarkan Tujuan Pemeriksaan
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP


Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan WP, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan WP sebenarnya.


2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh DJP
Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
(1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;

(2) penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP;

(3) WP mengajukan keberatan;

(4) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

 (5) penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;

(6) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

(7) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

(8) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;

(8) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. 


Jenis Pemeriksaan Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan
Berdasarkan kriteria yang merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan, terdapat dua macam pemeriksaan yaitu:
1. Pemeriksaan rutin
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang.

2.  Pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.


Jenis Pemeriksaan Berdasarkan Mekanisme Lokasi Pemeriksaan
Adapun menurut Prosedur Lokasi, pemeriksaan dapat dibedakan menjadi:
(1) pemeriksaan lapangan;
Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 4 (empat) bulan lagi sehingga menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau kuasanya sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi sehingga menjadi 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.


Kewajiban Wajib Pajak Yang Sedang Diperiksa Oleh Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak yang diperiksa oleh Ditjen Pajak wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1) memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk jenis pemeriksaan kantor;

(2) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.

(3) Khusus untuk pemeriksaan lapangan, WP wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

(4) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;

(5) menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

(6) meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik, khususnya untuk pemeriksaan kantor;

(7) memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.


Hak Wajib Pajak Yang Sedang Diperiksa Oleh Direktorat Jenderal Pajak
Hak Wajib Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan yaitu :
(1) melihat Surat Perintah Pemeriksaan;

(2) melihat Tanda Pengenal Pemeriksa;



(3) mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan;

(4) meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT;

(5) hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;

(6) mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

(7) memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuisioner.

(8) Dalam hal pemeriksaan lapangan, WP berhak meminta Pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Sekian uraian mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak saat dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak.

Baca juga artikel dibawah ini :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel