Perhitungan Pajak Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Perhitungan Pajak Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri
DodySulpiandy.com - Salam hangat, Bagi Anda atau keluarga atau untuk Anda yang ingin mengetahui tentang kewajiban pajak bagi Tenaga Kerja Indonesia, maka sebaiknya Anda melanjutkan membaca artikel ini.

Pengertian umum mengenai Tenaga Kerja Iindonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Bidang pekerjaan yang dijalani Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri  ada berbagai macam, baik dalam bidang pekerjaan  teknis atau profesional maupun menjadi asisten rumah tangga.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewajiban pajak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut?

Pada dasarnya, setiap orang yang telah berumur 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Setelah memiliki NPWP maka kewajiban pembayaran pajak juga wajib dilaksanakana sesuai dengan perhitungan pajaknya masing-masing.

Bagi seorang Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, apa yang harus orang terbut lakukan terkait NPWP dan kewajiban pajaknya untuk masa selanjutnya setelah ia berada di luar negeri?

Pertanyaan lain muncul ketika mendekati musim penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tiap tahunnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan lainnya adalah :
1. Bagaimana status NPWP TKI tersebut?
2. Apakah para TKI tersebut juga harus menyampaikan SPT Tahunan di Indonesia?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita kembalikan ke peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum peraturan perpajakan di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan yang terkait dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Wajib Pajak Dalam Negeri, dalam hal ini para TKI yang kemudian bekerja di luar negeri, maka apabila diketahui dan dapat dipastikan dengan bukti bahwa seseorang tersebut akan berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 183 hari, maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan Non Efektif untuk NPWP nya.

Kemudian bagaimana caranya untuk mengajukan permohonan Non Efektif NPWP tersbut? berikut kami uraikan langkahnya.


Cara Pengajuan Permohonan Non Efektif
Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan atas dasar: 
  1. permohonan Wajib Pajak sendiri,
  2. secara jabatan.
Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak non efektif.

Anda dapat mengajukan permohonan Non Efektif ini dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari rumah Anda. Apabila Anda belum mengetahui alamat kantor pajak terdekat dari rumah Anda, silahkan Anda lihat alamat Kantor Pajak yang ada di wilayah Anda dalam artikel berikut => Alamat dan Nomor Telepon KPP dan KP2KP di Seluruh Indonesia . 

Setelah Anda mengetahui alamat kantor pajak di wilayah Anda, maka sebelum Anda pergi ke kantor pajak untuk mengajukan permohonan Non Efektif ini, sebaiknya Anda lengkapi terlebih dahulu persyaratan dokumen pengajuan permohonan Non Efektif Anda. Kelengkapan dokumen tersebut yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan Non Efektif
2. Fotokopi Kartu NPWP
3. Fotokopi KTP
4. Asli dan Fotokopi bukti pendukung bahwa Anda akan keluar negeri selama lebih dari 183 hari. misalnya dokumen perijinan saudara dari imigrasi dan/atau surat pernyataan/konfirmasi dari perusaahn agen penyalur TKI yang Anda gunakan.


Pengaktif-an kembali Status NPWP 
Apabila seorang Tenaga Kerja Indonesia telah kembali dari luar negeri maka NPWP wajib untuk diaktifkan kembali.

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan dan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Anda dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk dapat mengaktifkan kembali NPWP Anda yaitu dengan cara:

1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali;

Anda dapat memilih salah satu cara di atas untuk dapat mengaktifkan NPWP Anda.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel