Syarat Permohonan Sertifikat Elektronik Pajak PKP Badan

Syarat Permohonan Sertfikat Elektronik Pajak PKP Badan
DodySulpiandy.com - Bagi Anda yang akan mengajukan permohonan sertifikat elektronik Pajak, maka permohonan sertifikat elektronik adalah langkah atau proses sebelum Anda dapat menggunakan aplikasi E-Faktur.

Pengertian Sertifikat Elektronik Pajak
Pengertian Sertifikat Elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 
Istilah lainnya dalam proses pengajuan sertifikat elektronik yang harus Anda ketahui yaitu :
a. Passphrase
Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan pengamanan Sertifikat Elektronik.
   
b. Akun Pengusaha Kena Pajak
Akun Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut Akun PKP adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk dapat memperoleh layanan perpajakan secara elektronik serta untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak  harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik yang berfungsi sebagai otentifikasi identitas pengguna layanan perpajakan secara elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Sertifikat Elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur); dan/atau

c. Layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP oleh Pengusaha terdiri dari:
 1) permohonan pengukuhan PKP; dan
2) permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik.

Untuk Permohonan Pengukuhan PKP, Anda dapat membaca artikel berikut ini untuk mengetahui syarat dan cara pengajuannya => Syarat Pengukuhan PKP Terbaru 2018

Sedangkan untuk permohonan sertifikat elektronik Pajak, Anda dapat melanjutkan membaca artikel ini.


Tempat Pengajuan Permohonan Sertfikat Elektronik
Bagi Anda yang ingin mengajukan permohonan sertifikat elektronik, maka Anda hanya perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dari rumah Anda. Apabila Anda belum mengetahui alamat kantor pajak terdekat dari rumah Anda, silahkan Anda lihat alamat Kantor Pajak yang ada di wilayah Anda dalam artikel berikut => Alamat dan Nomor Telepon KPP dan KP2KP di Seluruh Indonesia . 


Waktu Pengajukan Permintaan Aktivasi Sertifikat Elektronik
PKP dapat mengajukan permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik pada saat:
  1) bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; atau
  2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP.
   

Persyaratan Permohonan Sertifikat Elektronik
Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik yang berstatus sebagai pusat maupun yang berstatus sebagai cabang wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. menyerahkan syarat dan ketentuan yaitu Surat Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Formulir Permohonan Kode Aktivasi dan Password dan Formulir Permohonan Aktivasi Akun PKP ditandatangani dan disampaikan oleh PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
 
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
  1) orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009; dan

    2) namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk PKP cabang dan Kerja Sama Operasi (KSO).

3. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

4. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
    1) surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan

   2) akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.

5. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

6. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

7. Pengurus yang merupakan WNA sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak disyaratkan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy KK.

8. Pengurus harus menyampaikan sotfcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi nama: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

 
Dalam hal PKP adalah PKP cabang sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan  PPh Badan, maka persyaratannya yaitu:
  1) Pengurus PKP cabang yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan asli dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.

  2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

  3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

  4) Dalam hal nama pengurus PKP pusat yang menandatangani surat penunjukan tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menyerahkan fotocopy:
  a) surat pengangkatan pengurus PKP pusat yang bersangkutan; dan
  b) akta pendirian perusahaan.

  5) Pengurus PKP cabang harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa e-KTP dan KK.

    6) Dalam hal pengurus PKP cabang merupakan WNA, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, KITAS, atau KITAP.

    7) Pengurus PKP cabang yang merupakan WNA sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak disyaratkan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy  KK.

    8) Pengurus PKP cabang harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP - nama pengurus - nomor kartu identitas pengurus).

  9) Pengurus PKP pusat dari PKP cabang tersebut dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik untuk PKP cabang.

  10) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8) tetap berlaku dalam hal pengurus PKP pusat sebagaimana dimaksud pada angka 9) yang mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik untuk PKP cabang.

  11) Dokumen asli dan fotocopy persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5), angka 6), dan angka 7) harus dengan identitas pengurus PKP pusat.


Jangka Waktu Proses Aktivasi Sertifikat Elektronik 
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah:    
1) PKP dikukuhkan, dalam hal permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP.
     
2) permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik diterima, dalam hal permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP.


MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru.

Masa berlaku Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berakhir.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel