Syarat Permohonan Sertifikat Elektronik Bagi PKP Pemusatan PPN

Syarat Permohonan Sertifikat Elektronik Bagi PKP Pemusatan PPN
DodySulpiandy.com - Bagi PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN dan akan mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk:
  1. tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU PPN; atau
  2. tempat kegiatan usaha yang mempunyai NPWP cabang dalam hal pemusatan tempat terutang PPN dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a UU KUP.

Maka PKP memberitahukan secara tertulis atas permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman (website) ke KPP tempat PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN.

Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman (website) ini mengikuti petunjuk penggunaan (manual user) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KPP yang memberikan persetujuan permintaan Sertifikat Elektronik untuk PKP tersebut adalah KPP tempat PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang.


Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Sertifikat Elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur); dan/atau
c. Layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


PROSEDUR PENYELESAIAN PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAGI  PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG  PPN UNTUK TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG DIPUSATKAN 
1. PKP harus melakukan hal-hal sebagai berikut : 
a. mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik 
PKP yang melakukan pemusatan  tempat terutang PPN atas tempat kegiatan usaha yang dipusatkan mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik melalui laman  (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 

Bagi Anda yang ingin mengajukan permohonan sertifikat elektronik, maka Anda hanya perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dari rumah Anda. Apabila Anda belum mengetahui alamat kantor pajak terdekat dari rumah Anda, silahkan Anda lihat alamat Kantor Pajak yang ada di wilayah Anda dalam artikel berikut => Alamat dan Nomor Telepon KPP dan KP2KP di Seluruh Indonesia . 

b. memberitahukan secara tertulis atas permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN; 

c. mendaftarkan tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dengan memasukkan NPWP, Nomor Surat Keputusan (SK) Pemusatan, Tanggal SK Pemusatan, email terdaftar, dan password yang akan digunakan atas tempat kegiatan usaha tersebut; 

d. membuat passphrase untuk setiap Sertifikat Elektronik ternpat kegiatan usahanya yang diajukan. 

e. menerima email pemberitahuan terkait persetujuan permintaan ataupun pemberitahuan terkait penolakan permintaan; 

f. mengunduh Sertifikat Elektronik PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN atas tempat kegiatan usaha yang dipusatkan; 

g. dalam hal Sertifikat Elektronik tempat kegiatan usaha yang tempat PPN terutangnya dipusatkan tidak berlaku lagi, PKP dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Persetujuan terhadap permintaan Sertifikat Elektronik bagi PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN untuk tempat kegiatan usaha yang dipusatkan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah pemberitahuan secara tertulis diterima.


MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru.

Masa berlaku Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berakhir.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel