Syarat dan Cara Pencabutan PKP Terbaru

Syarat dan Cara Pencabutan PKP Terbaru
DodySulpiandy.com - Bagi Anda yang sudah dikukuhkan menjai PKP dan saat ini Anda ingin mencabut pengukuhan PKP tersebut, maka berikut ini akan kami uraikan tata cara pencabutan PKP.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.

JENIS PKP YANG PENGUKUHAN PKP-NYA DICABUT
Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap:  
  1. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif;
  2. PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
  3. PKP menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain;
  5. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain; atau
  7. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


MEKANISME PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan :
  1. atas permohonan PKP; atau
  2. secara jabatan.

Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan.


TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP MELALUI PERMOHONAN PKP
Permohonan pencabutan pengukuhan PKP, dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP.

Dalam hal pencabutan pengukuhan PKP terkait dengan PKP orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan PKP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.


PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP SECARA ONLINE
Permohonan pencabutan pengukuhan PKP juga dapat dilakukan secara online/elektronik dengan mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

Permohonan pencabutan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi Online e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

PKP yang telah menyampaikan Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha PKP.

Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.


PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP SECARA TERTULIS
Dalam hal PKP tidak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik, permohonan pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP.

PKP yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. 

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara:  
  1. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  2. melalui pos; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
Anda dapat mengajukan permohonan Non Efektif ini dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari rumah Anda. Apabila Anda belum mengetahui alamat kantor pajak terdekat dari rumah Anda, silahkan Anda lihat alamat Kantor Pajak yang ada di wilayah Anda dalam artikel berikut => Alamat dan Nomor Telepon KPP dan KP2KP di Seluruh Indonesia . 


Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP akan meneruskan permohonan pencabutan pengukuhan PKP ke KPP.

Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: 
  • dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada PKP; atau
  • dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP.


KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP, KPP memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak.
Keputusan ini dapat berupa:
  1. Penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan PKP; atau
  2. Penerbitan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP dalam hal berdasarkan  hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP.

Penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.

Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan PKP dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dilakukan apabila terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dan PKP tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel