Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 2018

Aturan Terkait Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 2018
DodySulpiandy.com - Berlakunya PP 23 Tahun 2018 terkait tarif Pajak bagi UMKM sejak tanggal 1 juli tahun 2018 memunculkan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaannya.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah terkait proses permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Pemotongan/Pemungutan PPh transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM kepada Pemungut PPh.

Yang banyak ditanyakan adalah bagaimanakah status SKB PP 46 yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak sejak sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018 ini? apakah Wajib Pajak harus mengajukan Kembali SKB yang baru terkait berlakunya PP 23 ini?

Jawabannya adalah sebagai berikut :

Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 / 2018
1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).

2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

3. SKB PP 46/2013 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.

4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.

5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan berdasarkan aturan baru yaitu aturan terkait permohonan SKB PP 23/2018.

6. Formulir permohonan Surat Keterangan Bebas PP 23 Tahun 2018 dapat Anda download pada link berikut:

(Download Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PP 23 Tahun 2018)

Bagi Anda yang ingin mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Pemotongan /Pemungutan PPh PP 23 2018 ini , maka Anda hanya perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dari rumah Anda. Apabila Anda belum mengetahui alamat kantor pajak terdekat dari rumah Anda, silahkan Anda lihat alamat Kantor Pajak yang ada di wilayah Anda dalam artikel berikut => Alamat dan Nomor Telepon KPP dan KP2KP di Seluruh Indonesia . 


UPDATE !!!
Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan terkait penerbitan Surat Keterangan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2018 (Surat Keterangan), untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 TAHUN 2018 diberlakukan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemotongan atau pemungutan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP Nomor 23 TAHUN 2018 (0,5%) dilakukan dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan Surat Keterangan untuk setiap transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.

2. Permohonan Surat Keterangan diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar dengan syarat:
 
a. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir, kecuali bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir; dan
 

b. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tambahan Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 / 2018
Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Anda menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan syarat:
a. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan,
untuk Anda yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB;

b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anda atau kuasa Anda yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk Anda yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat SKB;

c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.

d. permohonan SKB ditandatangani, atau dalam hal permohonan bukan ditandatangani oleh Anda maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan SKB tersebut diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

Sekian. Baca juga artikel terkait dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel