Ketentuan Pemotongan/Penyetoran PPh UMKM 0,5% PP 23 Tahun 2018

Ketentuan Pemotongan/Penyetoran PPh UMKM 0,5% PP 23 Tahun 2018
DodySulpiandy.com - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 2018.

Disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:   
a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
   
Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak.
   
Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5% ini.
   
Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final 0,5% UMKM ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Final 0,5% UMKM ini, Anda Dapat membacanya pada artikel berikut ini => Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 2018.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
   
Contoh Pemotongan PPh Final UMKM 0,5%:
Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final 0,5% umkm.

Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya.

Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:
    a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:
      = 0,5% x Rp60.000.000,00
         = Rp300.000,00

    b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
      = 0,5% x Rp20.000.000,00
         = Rp100.000,00

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel