Pihak Yang Termasuk Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Pihak Yang Termasuk Bukan Subjek Pajak Penghasilan
DodySulpiandy.com - Pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan mengenai pihak-pihak yang termasuk dalam kategori bukan subjek pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak mencakup kegiatan dari aspek perpajakan. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak penghasilan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.



Pada Dasarnya Yang menjadi subjek pajak Penghasilan adalah:
a. orang pribadi;
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan;
c. bentuk usaha tetap.
Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.


Pihak Yang Termasuk Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Namun terdapat juga beberapa pihak yang dikategorikan bukan subjek pajak penghasilan.Pihak-pihak tersebut adalah:
a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu Negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Sekian. Baca juga artikel dibawah ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel