SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil Tidak Perlu Dilaporkan

SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil  Tidak Perlu Dilaporkan
DodySulpiandy.com - Bagi Anda Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selama ini wajib Anda laporkan  paling lambat tanggal 20 untuk setiap bulannya.

Tentu bagi Wajib Pajak yang melaporkan PPh 21 Nihil baik karena usahanya belum berjalan atau sedang vakum ataupun sudah berjalan namun jumlah gaji yang diberikan kepada karyawan  masih di bawah PTKP sehingga potongan PPh Pasal 21 nya nihil, maka kewajiban pelaporan rutin setiap bulan ini terasa cukup merepotkan karena jumlah pajak yang dilaporkan besarnya nihil.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018, maka Wajib Pajak tidak  perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil tersebut untuk setiap bulan.

Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

Namun perlu untuk Anda ketahui beberapa hal mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada peraturan sebelumnya yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:    
a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
       
b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
       
c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
       
d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
   

SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil Tidak Wajib Dilaporkan
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018, maka kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
     
Namun dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong  tetap berlaku.

Jadi khusus untuk bulan Desember, walaupun Pemotongan PPh Pasal 21 besarnya nihil, maka SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa Desember tetap wajib dilaporkan.

Sekian. Baca juga artikel menarik berikut ini :

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel