Skip to main content

Kriteria dan Syarat Pengajuan Non Efektif NPWP

Kriteria dan Syarat Pengajuan Non Efektif NPWP - Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai cara mengajukan permohonan Non Efektif NPWP Pajak.

Mungkin bagi banyak orang berurusan dengan pajak dan juga petugas pajak adalah hal yang ingin Anda minimalisir atau bahkan kalau bisa Anda hilangkan dari kehidupan keseharian Anda.

Jadi banyak orang yang bertanya-tanya apakah NPWP dapat dihapuskan atau setidaknya "ditidurkan" dengan cara di non efektifkan.

Namun perlu untuk Anda sadari bahwa NPWP sewaktu-waktu akan Anda butuhkan ketika mengurus pinjaman Bank ataupun mengurus perizinan.

Tapi apabila Anda memang ingin tahu mengenai syarat dan cara pengajuan permohonan non efektif NPWP, silahkan Anda lanjutkan membaca artikel ini.



Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Syarat Pengajuan Non Efektif NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengadministrasikan urusan perpajakan.

Di hampir setiap daerah di Indonesia ini sudah terdapat insansi vertikal dari DJP yaitu berupa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Bagi Anda yang akan mengajukan Non Efektif NPWP maka Anda harus mengurusnya di KPP atau KP2KP yang membawahi wilayah tempat tinggal Anda karena yang berhak untuk menetapkan Non Efektif NPWP adalah KPP.

Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen permohonan Non Efektif NPWP yang akan kami berikut link downloadnya pada artikel ini pada saat Anda pergi ke KPP atau KP2KP untuk menyampaikan permohonan Non Efektif NPWP.


NPWP dalam kategori non aktif

Perlu untuk Anda ketahui bahwa NPWP yang sudah dalam kategori Non Efektif maka kewajiban lapor pajaknya ditiadakan.

Begitu juga dengan kewajiban pembayara pajaknya tentu akan sejalan dengan non efektifnya NPWP tersebut berarti memang tidak ada objek penghasilan yang perlu Anda bayarkan pajaknya.

Kelebihannya bagi Wajib Pajak yang NPWP nya sudah di Non Efektifkan adalah atas Wajib Pajak tersebut dikesampingkan dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak atas laporan dan pembayaran pajak sehingga Anda tidak akan disurati atau didatangi oleh petugas pajak.

Namun Anda juga perlu tahu bahwa apabila petugas pajak mengetahui dari data atau informasi bahwa ternyata setelah NPWP Anda Non Efektif ternyata Anda kemudian aktif dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Anda kemudian mendapatkan penghasilan maka petugas pajak akan langsung mengaktifkan NPWP Anda kembali.

Pembahasan mengenai Pengaktifan NPWP ini telah kami bahas pada artikel Cara dan syarat pengaktifan npwp non efektif.


Kriteria dan Syarat Pengajuan Non Efektif NPWP
        
Kriteria atau syarat kondisi Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan Non Efektif NPWP terdiri dari beberapa hal yang akan kami uraikan di bawah ini.

Wajib Pajak yang dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
            
1. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakuka pekerjaan bebas;
            
2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
            
3. WP OP yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
            
4. WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitka keputusan; atau
            
5. WP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Non Efektif ini antara lain :
                    
- Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
                    
- Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan, yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya;
                    
- Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
                    
- Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.

  
CARA MENGAJUKAN PENETAPAN WP NON EFEKTIF
       
 Penetapan Wajib Pajak menjadi non efektif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
            
1. Atas permohonan Wajib Pajak

Anda dapat mengajukan untuk me non efektifkan NPWP Anda dengan mengajukan permohonan Non Efektif NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi wilayah tempat tinggal Anda.

Kelengkapan dokumen Permohonan Non Efektif NPWP adalah sebagai berikut :

a. Mengisi Fomulir Permohonan Non Efektif NPWP dengan lengkap dan jelas.

b. Melampirkan Fotokopi NPWP dan KTP Pribadi atau pengurus untuk Wajib Pajak Badan.

c. Melampirkan Fotokopi NPWP Badan (khusus untuk Badan Usaha)

d. Fotokopi dokumen yang dapat dijadikan dasar bahwa Wajib Pajak sudah tidak bekerja atau sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau Wajib Pajak sudah meninggal dunia atau untuk Wajib Pajak Badan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa badan tersebut sudah tidak aktif atau sudah di bubarkan.

e. Mengisi Surat Pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap dan jelas.


Permohonan secara tertulis dapat Anada disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Ada 3 cara yang dapat Anda gunakan untuk menyampaikan dokumen permohonan Non Efektif NPWP yaitu dengan cara:                    

  1. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;                  
  2. melalui pos; atau                  
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.                             
Silahkan Anda download Fomulir Permohonan Non Efektif NPWP pada link di bawah ini :

       
2. Non Efektif NPWP secara jabatan
        
Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak non efektif. 
        
Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada WP.


WAJIB PAJAK NON EFEKTIF TIDAK WAJIB MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN
        
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak wajib menyampaikan SPT dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 TAHUN 2009.

    
PERMOHONAN NON EFEKTIF NPWP SECARA ONLINE MELALUI SITUS E-REGISTRATION
                  
Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan WP Non Efektif pada Aplikasi e-REGISTRATION yang tersedia pada laman DJP di www.pajak.go.id.
                
Permohonan penetapan sebagai WP non efektif yang telah disampaikan oleh WP melalui Aplikasi e-REGISTRATION dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
                
Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan WP Non Efektif dengan lengkap pada Aplikasi e-REGISTRATION harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP.
                    
Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai WP non efektif.
                
Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-REGISTRATION atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
                
Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan penetapan sebagai WP non efektif secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
                
Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
 
Demikian artikel mengenai Syarat Pengajuan Non Efektif NPWP ini. Semoga dapat menjadi solusi masalah perpajakan Anda.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar